Anambas, SinarPerbatasan.com – Guna memperkuat kolaborasi dan sinergi antar daerah, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., bertempat di Aston Hotel Grand Lotus, Batam, Minggu (18/1/2026).
Rakernas XVII APKASI 2026 mengusung tema “Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri, Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” dan dijadwalkan berlangsung hingga 20 Januari 2026.
Forum nasional ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah kabupaten se-Indonesia untuk memperkuat kolaborasi antar daerah, sekaligus menjaring aspirasi daerah agar dapat disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Pembukaan Rakernas turut dihadiri jajaran Pengurus APKASI, antara lain Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Sekretaris Jenderal Joune Ganda, Ketua Harian Dadang Supriatna, Bendahara Umum Radityo Egi Pratama, serta Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang.
Sejumlah agenda strategis akan dibahas dalam Rakernas ini guna mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan welcome dinner yang berlangsung tertib dan khidmat. Acara dimulai dengan registrasi peserta, dilanjutkan jamuan makan malam bersama para kepala daerah dan tamu undangan.
Selanjutnya digelar upacara pembukaan yang diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars APKASI, pembacaan doa, serta penampilan tarian persembahan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, sambutan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud, serta sambutan Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi yang sekaligus membuka secara resmi Rakernas XVII APKASI 2026.
Dalam sambutannya, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menegaskan bahwa Rakernas kali ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi, menyatukan visi, serta merumuskan arah pembangunan daerah oleh para kepala daerah kabupaten se-Indonesia.
Ia menekankan bahwa kebijakan pembangunan daerah harus tetap berada pada koridor otonomi daerah, serta tidak boleh tergerus oleh kecenderungan sentralisasi kebijakan dari Pemerintah Pusat, agar daerah tetap memiliki ruang yang kuat dalam menentukan arah pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. (Thony)
