Tanjungpinang, SinarPerbatasan.com – Bagi masyarakat kepulauan, infrastruktur bukan sekadar beton dan aspal. Ia adalah urat nadi kehidupan. Hal itulah yang terus diperjuangkan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Natuna–Anambas, Marzuki, saat menyuarakan hasil reses dalam rapat paripurna DPRD Kepri.
Di tengah dinamika pembahasan laporan reses, Marzuki menegaskan komitmennya untuk berdiri di garis depan memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir, terutama nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi wilayah kepulauan.
Salah satu aspirasi utama yang ia soroti adalah revitalisasi tambatan perahu nelayan di Sabang Muduk, Kecamatan Midai, serta pembangunan tambatan perahu nelayan di Desa Batu Berlian.
Menurut Marzuki, fasilitas tambatan perahu bukan sekadar tempat sandar, melainkan faktor penting yang menentukan keselamatan dan kelancaran aktivitas melaut.
“Tambatan perahu ini menyangkut keselamatan nelayan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi mereka. Aspirasi ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Marzuki, Senin (19/1/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tambatan perahu di Sabang Muduk saat ini sudah membutuhkan revitalisasi agar lebih layak dan aman, seiring meningkatnya aktivitas nelayan.
Sementara itu, nelayan di Desa Batu Berlian masih harus berjibaku tanpa fasilitas tambatan yang memadai, sehingga menyulitkan proses bongkar muat hasil tangkapan.
Tak hanya sektor kemaritiman, Marzuki juga menyoroti persoalan klasik namun krusial, yakni penyelesaian jalan lingkar Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Baginya, jalan lingkar bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kunci konektivitas antarpulau dan antarkawasan.
“Jalan lingkar Anambas sangat strategis. Jika diselesaikan, dampaknya langsung terasa pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga pelayanan publik,” tegasnya.
Marzuki menegaskan seluruh aspirasi tersebut telah dimasukkan dalam laporan resmi hasil reses dan akan terus ia kawal agar masuk dalam perencanaan pembangunan provinsi melalui perangkat daerah terkait.
Menurutnya, pemerataan pembangunan di wilayah Natuna dan Anambas bukan hanya soal keadilan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat daerah kepulauan dan wilayah perbatasan.
“Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti di forum reses. Harus diwujudkan dalam pembangunan nyata. Nelayan adalah tulang punggung ekonomi pesisir, dan sudah seharusnya fasilitas pendukung menjadi prioritas,” tutup Marzuki.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Dapil Natuna–Anambas, sebagai wakil rakyat yang mendorong pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat kepulauan, mulai dari tambatan perahu, jalan penghubung, hingga infrastruktur dasar yang menopang kehidupan di wilayah perbatasan. (Red)
