Blitar, SinarPerbatasan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (27/05/2025), dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Blitar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.
Rapat Paripurna ini merupakan rangkaian lanjutan dari sidang sebelumnya yang dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025, di mana Bupati Blitar menyampaikan penjelasan resmi mengenai Raperda RPJMD tersebut.
Agenda ini merupakan bagian dari prosedur legislasi yang telah diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar.
Spetelah penyampaian penjelasan oleh Bupati, tahapan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan tanggapan dan masukan dari berbagai fraksi politik di DPRD.
Adapun fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya pada rapat kali ini terdiri dari lima fraksi utama yang mewakili suara masyarakat di parlemen daerah. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya melalui juru bicara yang telah ditunjuk.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili oleh M. Andika Agus Setiawan, ST. Sementara itu, Fraksi Golongan Karya (Golkar) menunjuk Niswatun Sholihah sebagai juru bicaranya. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum melalui Fatatoh Hironi Ulya, SE.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili oleh Anugerah Surya, dan Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat (GPD) menunjuk Heni Retna Wizi Suci, SH sebagai juru bicara mereka dalam menyampaikan sikap dan catatan terhadap Raperda RPJMD 2025–2029.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn, serta didampingi oleh Wakil Ketua III, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP. Keduanya memastikan jalannya rapat tetap kondusif dan sesuai aturan yang berlaku.
Secara keseluruhan, Rapat Paripurna kali ini berjalan dengan lancar dan efektif. Seluruh fraksi memberikan catatan serta masukan konstruktif terhadap arah pembangunan Kabupaten Blitar lima tahun ke depan, sebagai bentuk pengawasan dan kontribusi legislatif terhadap proses perencanaan daerah.(Daffa/adv)
