Blitar, SinarPerbatasan.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar menilai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 sebagai sebuah harapan baru bagi masyarakat untuk menuju perubahan yang lebih baik.
Pandangan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar pada Selasa (27/5/2025) di Graha Paripurna.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Fatatoh Hironi Ulya, SE, menyampaikan bahwa RPJMD yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dinilai sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini.
Ia menegaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menyusun program yang berpihak kepada rakyat.
“RPJMD ini kami pandang sebagai harapan baru masyarakat Kabupaten Blitar untuk menuju situasi yang lebih baik,” ujar Fatatoh.
Ia menambahkan bahwa kehadiran dokumen tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun daerah yang lebih maju dan berkeadilan.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi beberapa program prioritas yang dirancang dalam RPJMD, di antaranya adalah pemberian insentif kepada peserta pendidikan kesetaraan serta bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari kalangan kurang mampu.
Menurut Fraksi, program-program tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blitar.
Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan penting mengenai pelaksanaan program. Mereka menekankan perlunya ketepatan sasaran dalam menyalurkan bantuan dan insentif.
Penentuan kriteria penerima harus dilakukan secara objektif dan transparan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Kami berharap pemerintah bersikap cermat dan berhati-hati dalam menyalurkan bantuan, sehingga program berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Fatatoh dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Hj. Ratna Dewi N.S., S.S., S.H., M.Kn., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta seluruh anggota dewan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai bahwa RPJMD tidak hanya sebagai panduan pembangunan ke depan, tetapi juga harus dijadikan alat evaluasi terhadap seluruh program yang sudah berjalan.
Program yang terbukti selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat harus diteruskan, sedangkan program yang tidak efektif perlu ditinjau ulang atau bahkan dihentikan.
Di akhir penyampaiannya, Fatatoh mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan mendukung RPJMD ini demi mewujudkan visi dan misi kepala daerah secara optimal.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah niat baik dari pemerintah daerah dan kerja sama semua pihak untuk menciptakan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Daffa/Adv)
