Terlihat Kepala DPMPTSP Kabupaten Buton Tengah, Dr. Aris Mahmud, saat menghadiri Bimtek PTSP dan PPB di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
Buton Tengah, SinarPerbatasan.com – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Aris Mahmud, turut menghadiri kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024.
Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi & Hilirisasi/BKPM, bertempat di Luwansa Hotel & Convention Center Manado, Jalan Pomurow No.68, Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut).
Kegiatan yang dihadiri oleh para Pejabat dari Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi & Hilirisasi / BKPM itu, berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 November 2024.
Kepada awak media Aris Mahmud menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan acara Bimbingan Teknik (Bimntek) kepada peserta, dengan mengikuti beberapa sesi yang diisi oleh para narasumber berpengalaman, mencakup berbagai topik terkait upaya perbaikan kualitas layanan investasi di daerah.
Setelah mengikuti kegiatan ini, kata Aris Mahmud, para peserta dapat memperluas wawasan, mendapatkan inspirasi, serta termotivasi untuk membawa kualitas layanan PMPTSP ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga mewujudkan pelayanan prima mencapai kualifikasi dan nilai kinerja yang lebih baik.
Kata Aris Mahmud, Dinas PMPTSP memiliki peran penting dalam menyelenggarakan manajemen perizinan yang cepat, terintegrasi, transparan, efisien dan akuntabel.
“Semua ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha yang kondusif di daerah,” jelas Aris Mahmud.
Aris Mahmud menambahkan, adapun beberapa strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan PTSP dan pengelolaan PPB, seperti digitalisasi layanan, penguatan SDM, penyederhanaan proses, serta penerapan sistem monitoring yang lebih efisien.
“Penguatan SDM dan teknologi menjadi fokus, guna memastikan layanan yang lebih responsif dan efisien. Kami juga akan memperkuat sistem monitoring untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas,” tandas Aris Mahmud.
Sementara itu Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri Kementerian Investasi/BKPM, Septiria Christina, mengatakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah merupakan amanat yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Dalam konteks ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan penting menyelenggarakan manajemen perizinan yang tepat, terintegrasi, transparan, efisien dan akuntabel,” ungkap Septiria, dilansir dari web resmi Kementerian Investasi & Hilirisasi / BKPM.
Menurut Septiria, hal itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha yang kondusif.
“Karena ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong yang mengamanatkan reformasi dalam pelayanan publik dalam hal perizinan berusaha,” pungkas Septiria.
Kegiatan ini dihadiri sebanyak puluhan perwakilan kepala dinas, berserta stafnya yang menangani bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal perwakilan dari wilayah provinsi, kabupaten/kota, termasuk perwakilan Kabupaten Buton Tengah.
Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini, yakni untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah, guna memberi motivasi para penyelenggara Pemerintah Daerah untuk dapat meraih kualifikasi dan kategori nilai yang lebih baik lagi.
Peningkatan Kinerja PTSP dan PPB ini meliputi,
1. Sosialisasi dan Workshop Kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemahaman dan memperlancar kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB.
2. Verifikasi Lapangan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB. Penilaian kinerja PTSP dan PPB dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.
3. Penghargaan dan/atau sanksi kepada pemerintah daerah. Penghargaan dan/atau sanksi diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil penilaian kinerja PTSP dan PPB.
Sebagai informasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah (Buteng), memang sangat konsen untuk meningkatkan layanan publik di daerah yang baru berusia sekitar 10 tahun tersebut, khususnya terkait layanan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Buton Tengah, agar masyarakat bisa merasakan layanan prima yang disuguhkan okeh Pemerintah Daerah setempat.
Terbaru, pada tanggal 5 November 2024 kemarin, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah, yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati, H. Kostantinus Bukide, memboyong jajarannya untuk melakukan studi tiru ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur. Salah satu tujuan lawatannya ke Kota Pahlawan itu, yaitu untuk belajar terkait pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) Gedung Siola milik Pemkot Surabaya. (Advertorial)
Laporan : Hari Sabar
