Blitar, SinarPerbatasan.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2025–2029,dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Graha Paripurna, Selasa (27/5/2025).
Juru bicara Fraksi Golkar, Niswatus Sholihah, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pondasi pembangunan. Menurutnya, program seperti Sekolah Lapang dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diperkuat dengan pelatihan berbasis kompetensi, agar para peserta tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan siap pakai untuk memasuki dunia kerja.
Dalam bidang pendidikan tinggi, Fraksi Golkar juga mengulas program beasiswa Blitar Mengabdi yang ditujukan bagi mahasiswa berprestasi dari kalangan ekonomi lemah.
Mereka mengingatkan pemerintah agar proses seleksi program ini dijalankan secara transparan dan akuntabel, demi memastikan bantuan tepat sasaran.
Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan jalur Pantai Selatan (Pansela) sepanjang lebih dari 62 kilometer dipandang sebagai proyek penting yang patut didukung.
Namun, Fraksi Golkar meminta agar proyek-proyek besar tidak mengalihkan perhatian dari kebutuhan infrastruktur dasar lainnya yang masih terabaikan.
Fraksi Golkar menekankan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur sebaiknya mempertimbangkan kondisi musim, terutama untuk menghindari kerusakan dini akibat kualitas pengerjaan yang terganggu oleh cuaca ekstrem.
Perencanaan berbasis kalender musim dinilai penting agar hasil pembangunan lebih tahan lama dan efisien secara anggaran.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Hj. Ratna Dewi N.S., S.S., S.H., M.Kn.,dan Wakil Ketua III Susi Narulita KD, S.IP., M.AP.Turut hadir Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta para anggota dewan.
Dengan catatan-catatan tersebut, Fraksi Golkar berharap RPJMD 2025–2029 mampu menjadi dokumen perencanaan yang lebih inklusif, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian pembangunan. (Daffa/Adv)
