Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (19/11/2024) siang.
Blitar, SinarPerbatasan.com – Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) Kabupaten Blitar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (19/11/2024). Ia menyuarakan aspirasi mereka terkait sejumlah masalah hukum,mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan demokrasi dan keadilan.
Dalam orasinya,Mohammad Trijanto selaku koordinator aksi menyampaikan bahwa,tindakan ini bukan sekadar protes, tetapi merupakan seruan dari hati nurani masyarakat Blitar yang merasa terpinggirkan oleh berbagai kasus yang melibatkan manipulasi hukum dan penyalahgunaan kekuasaan.
Ia menegaskan, perjuangan ini adalah demi mempertahankan demokrasi dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi di tanah Blitar.
Salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut adalah kasus pemalsuan dokumen yang mencatut nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi pada tahun 2018.
Di tempat yang sama , perwakilan dari Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) Kabupaten Blitar,Ibnu Harris Priandoko,menyampaikan ,Pentingnya Demokrasi Pancasila sebagai dasar negara kembali ditekankan oleh masyarakat Blitar.
Ia menegaskan bahwa demokrasi sejati harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat. Demokrasi tidak boleh hanya menjadi alat politik untuk meraih kekuasaan, melainkan sarana untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan bebas dari intimidasi.
“Kami menginginkan pemimpin yang berjiwa besar, yang memprioritaskan keadilan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,”ucap Ibnu saat menyampaikan orasinya.
Ibnu Harris Priandoko menegaskan,agar kasus pemalsuan dokumen KPK diselidiki secara transparan dan tuntas, serta melibatkan publik dalam proses hukum yang ada.Menuntut agar perkembangan kasus ini dilaporkan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
“Tuntutan kami adalah penyelidikan yang adil, terbuka, dan tanpa ada intimidasi. Kami ingin keadilan bagi semua warga Blitar,”jelasnya.
Menurut Ibnu, masyarakat Blitar membutuhkan pemimpin yang adil, jujur, dan pro-rakyat, yang tidak hanya berfokus pada kepentingan segelintir pihak.Menuntut agar demokrasi yang diterapkan di Kabupaten Blitar benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, di mana kepentingan rakyat harus diutamakan.
“Demokrasi yang kami perjuangkan adalah demokrasi untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang atau kelompok tertentu,”pungkasnya.(Edi)
