Staf Ahli Bupati Buton Tengah Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Jamuri, saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan dengan didampingi Kadis Kesehatan, Kasman.
Buton Tengah, SinarPerbatasan.com – Percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus kita dukung bersama-sama, dan bahkan Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting ini.
Berdasarkan data nasional, kondisi stunting di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, dengan angka prevalensi stunting pada tahun 2023 sebesar 21,5. Angka ini hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6%.
Untuk menurunkan angka stunting, Indonesia menargetkan prevalensi stunting mencapai 14% pada akhir tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya bersama, salah satunya dari keluarga.
Untuk mencegah stunting, intervensi perlu dilakukan sejak bayi masih dalam kandungan atau masa kehamilan ibu. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan keragaman jenis makanan pendamping ASI pada anak umur 6-26 bulan.
Demikian disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Buton Tengah (Buteng) Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Jamuri, ketika memimpin pertemuan kegiatan Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting bertempat di Aula Dinas Kesehatan di Kecamatan Lakudo, pada Senin (25/11/2024).
Acara pertemuan evaluasi intervensi spesifik stunting triwulan III tahun 2024 yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton Tengah itu, bertujuan untuk mengevaluasi capaian indikator intervensi spesifik dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Buton Tengah, dengan target nasional 14 persen pada akhir tahun 2024.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Kasman dan dihadiri Direktur RSUD, perwakilan Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas PMD, Dinas PUTR, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kominfo, Dinas PPKB, Dinas Pertanian, dan Kementerian Agama Buteng.
Kemudian hadir pula para Camat, para Kepala Puskesmas, Kepala Bidang P2P, Kepala bidang SDMK, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Sub Program Informasi dan Humas, Kepala Sub Bagian Hukum Kepegawaian, Sub koordinator survelens dan imunisasi, Sub koordinator kesehatan lingkungan, Sub koordinator promosi kesehatan dan pengelola Program KESGA.
Mewakili sambutan Pj. Bupati Buton Tengah, Jamuri mengatakan, bahwa Stunting ini termasuk urusan kesehatan yang esensial, dan berdampak secara jangka panjang bagi generasi masa depan daerah dan bangsa ini.
“Oleh karena itu, penanganannya perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku. Sehingga diperlukan intervensi spesifik, sensitif, dan terpadu dari semua stakeholder yang ada,” ujar Jamuri, mengawali sambutannya.
Jamuri yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Buton Tengah itu, menyampaikan bahwa angka stunting dicegah dengan intervensi sensitif sebesar 70 persen diluar sektor kesehatan.
Untuk itu ia meminta seluruh pihak harus bersinergi dengan Dinas Kesehatan, baik itu Dinas PUPR mendapatkan data-data keluarga yang belum memiliki jamban dan air bersih untuk selanjutnya dibangun.
“Kemudian pada sektor Dinas Pendidikan meningkatkan kualitas tumbuh kembang PAUD melalui pelatihan guru PAUD, Dinas PMD meningkatkan kualitas perempuan-perempuan agar menjadi ibu tangguh, mandiri jauh dari kekerasan. Dan Dinas PPKB meningkatkan kualitas hidup keluarga mulai dari anak hingga lansia sebagai mana bahwa keluarga penentu Kesehatan masyarakat,” kata Jamuri.
Jamuri berharap, melalui kegiatan pertemuan evaluasi intervensi spesifik stunting oleh Dinas Kesehatan ini berharap intervensi spesifik membutuhkan kerja sama agar tercapai dengan maksimal.
“Diantaranya komitmen semua pihak seperti Dinas Pendidikan memaksimalkan screening anemia dan tablet penambah dara bagi remaja putri di sekolah, peran pemerintah kecamatan, desa/lurah melakukan upaya stategis pemantauan pertumbuhan balita untuk melakukan kunjungan ke Posyandu karena saat ini capiannya kunjungan Posyandu rendah. Dan kemudian pelaksanaan ODF (Open Defecation Free) atau perilaku buang air besar sembarang tempat di desa sangat jauh dari tergat nasional, sehingga membutuhkan komitmen pemerintah desa mewujudkan desa ODF,” harapnya.
“Ini semua membutuhkan peran bapak ibu setiap OPD, camat, kepala puskesmas, kepala desa/lurah yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kecamatan hingga desa mengetahui tupoksi dalam TPPS dan bekerja semaksimal mungkin,” imbuh Jamuri.
Jamuri mengingatkan bahwa target nasional sampai akhir tahun 2024 ini, menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen. Sedangkan pencapaian menurut hasil SKI (survey kesehatan nasional) tahun 2023 Kabupaten Buton Tengah mencapai 36,8 persen dan telah turun dari tahun 2022 sebesar 41,6 persen.
“Dan berdasarkan data rutin Puskesmas melalui data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) diambil melalui data posyandu, angka stunting di Buton Tengah tahun 2023 mencapai 15,7 persen dan pada tahun 2024 turun mencapai 14,4 persen dari capaian pengukuran 96,2 persen dari sasaran bayi balita. Pencapaian ini masi membutuhkan kerja keras dan kerja iklas untuk menekan angka stunting di Buton Tengah,” tandas Jamuri. (Advertorial)
Laporan : Hari Sabar
