BerandaADVERTORIALSejalan dengan Pusat, Pemda Buteng Tekan Stunting melalui Program BKB HIU

Sejalan dengan Pusat, Pemda Buteng Tekan Stunting melalui Program BKB HIU

Pj. Bupati Buteng, Andi Muhammad Yusuf, saat memotong pita peresmian program BKB HIU di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, pada Kamis (16/11/2023). (Foto : Diskominfo)

Buton Tengah, SinarPerbatasan.com – Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) periode tahun 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen.

Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat bertugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Sejalan dengan program diatas, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), meluncurkan program Bina Keluarga Balita Holistik Integritas Unggulan (BKB HIU).

Peresmian BKB HIU di lakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf, bertempat di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, pada Kamis (16/11/2023).

Pelaksanaan program BKB HIU merupakan instruksi langsung melalui surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 3855 /PK.04.01/J/2023, kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Buton Tengah.

Foto bersama usai penandatanganan prasasti peluncuran program BKB HIU.

Sedangkan lokasi peresmian BKB HIU bertempat di Kelurahan Boneoge karena berdasarkan keputusan Bupati Buton Tengah nomor 400 tahun 2023 pada bulan Mei 2023 lalu, bahwa Kelurahan Boneoge masuk sebagai lokasi penetapan BKB HIU.

Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf, dalam sambutannya, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini terkhusus Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa terlaksana.

Lanjut ia menyampaikan, program BKB HIU merupakan wujud nyata implementasi penyelenggaraan kelas pengasuhan orang tua yang dapat mendukung program percepatan penurunan stunting melalui program pelayanan yang holistik dan integratif sehingga setiap anak mendapatkan pelayanan pendidikan, perawatan kesehatan, gizi, pengasuhan yang wajib dipenuhi oleh keluarga masyarakat serta pemerintah dengan berbagi tanggung jawab.

“Melalui kegiatan acara ini tercipta komitmen bersama seluruh pihak bersama masyarakat berbagi tanggung jawab berperan serius mengupayakan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah,” ucap Andi Yusuf.

Ia menjelaskan, Bina Keluarga Balita merupakan sebuah program dari pemerintah dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembangnya balita secara optimal. Dan tujuannya, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan sikap orang tua serta anggota keluarga untuk mempersiapkan pendidikan anak usia nol sampai dengan bawah lima tahun.

Pj. Bupati Buteng, Andi Muhammad Yusuf, saat menandatangani prasasti peluncuran program BKB HIU, sebagai upaya menekan angka stunting di wilayah Buteng.

https://www.sinarperbatasan.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-20-at-21.06.11-6.jpeg

“Masa emas (Golden Period) anak balita harus dibenahi dengan baik dan apabila itu tidak dilakukan, maka anak tersebut akan mengalami gangguan perkembangan emosi, sosial, mental, intelektual dan moral yang nantinya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak dimasa yang akan datang. Olehnya itu, melalui program ini sebagai percepatan penurunan stunting dapat terwujud generasi emas Indonesia pada tahun 2045 nantinya,” ungkapnya.

“Program ini juga merupakan bagian dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah daerah melakukan upaya berbagai akselerasi pembangunan dalam menyelesaikan masalah-masalah terjadi di masyarakat, dan salah satunya adalah masalah kualitas sumber daya manusia menjadi indikator utama dalam mengukur kemajuan suatu daerah,” ucapnya menambahkan.

Ia menambahkan, permasalahan stunting menjadi fokus pemerintah daerah untuk berkewajiban memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Sehingga ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah bersama stakeholder terkait untuk melakukan inovasi, agar upaya pemenuhan gizi dan tumbuh kembang generasi khusus di Kabupaten Buton Tengah bisa dapat terpenuhi.

“Saya minta para dokter, bidan desa dan petugas gizi puskesmas bersama-sama dengan kader di masing-masing desa/kelurahan untuk melakukan penelusuran penemuan bayi dan balita yang berpotensi gangguan tumbuh kembang (stunting) untuk segera ditangani serius bersama-sama,” ucapnya.

“Para camat diharapkan dapat menfasilitasi dan berkoordinasi dengan desa/kelurahan untuk memastikan kegiatan pemerintah dalam rangka penurunan dan pencegahan stunting dapat benar-benar dilakukan dengan baik mengunakan kegiatan yang teralokasi lewat dana desa dan dana yang dikelola kelurahan,” sambungnya.

Lebih jauh diungkapkan Andi Yusuf, prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah tertinggi di Sulawesi Tenggara menurut data SSGI pada tahun 2022. Oleh karena itu, percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Buton Tengah terus diupayakan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bersama seluruh stakeholder terkait.

Upaya nyata dilakukan saat ini, pemerintah telah melaksanakan Program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting (BAAS) dengan melibatkan sejumlah pihak bergontong-royong jalin kerja sama menurunkan angka stunting dengan menyalurkan bantuan makanan tambahan dengan menyasar langsung kepada berisiko stunting yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas dan anak anak bayi umur dua tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu.

“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan dari saudara-saudara sekalian dalam penanganan stunting. Olehnya itu, keterlibatan seluruh pihak lembaga, swadaya masyarakat, swasta, mitra pembangunan, dan media, saya minta agar dapat mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, penanganan stunting di Kabupaten Buton Tengah telah terbukti bekerja baik. Hal ini dlihat dari sumber data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), capain penurunan angka Stanting Buton Tengah pada Agustus 2023 mencapai 15,7 persen dengan jumlah 1369 Stanting dari data ukur 8699 berbeda jauh capaian tahun 2021 dan 2022.

Dari capain tersebut mendekati target nasional 14 persen penanganan penurunan Stanting di kabupaten/kota pada tahun 2024 sesuai intruksi Presiden Indonesia.

Hasil capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mendapatkan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp 5,7 miliar dari pemerintah pusat dalam hal ini Tim TP2S. (Advertorial/Budi Sutrisno)

Editor : Imam Agus

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -
Google search engine


Google search engine

Google search engine

Google search engine

Most Popular

Recent Comments

https://ibb.co/hBb6x82