BerandaDaerahTim Kemenko Polhukam Turun ke Natuna, Wilayah Utara NKRI Belum Aman ?

Tim Kemenko Polhukam Turun ke Natuna, Wilayah Utara NKRI Belum Aman ?

Suasana Rapat Koordinasi Strategi Penguatan Keamanan Laut Natuna tahun 2023, di Ball Room Gajah Mina Jelita Sejuba Resort, Rabu (04/10/2023) pagi. (Foto : Erwin)

Natuna, SinarPerbatasan.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, menggelar rapat koordinasi Strategi Penguatan Keamanan Laut Natuna tahun 2023.

Rakor yang dipimpin oleh Asisten Deputi I Bidang Koordinator Doktrin Pertahanan dan Setrategi Pertahanan Kemenko Polhukam RI, Brigjen TNI Frenky E. Riupassa itu, berlangsung di Ball Room Gajah Mina Jelita Sejuba Resort, di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, pada Rabu (04/10/2023) pagi.

Frenky menjelaskan, ada beberapa latar belakang yang membuat Kemenko Polhukam RI menurunkan tim ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Diantaranya mengenai masih adanya informasi, terkait adanya potensi gangguan keamanan diwilayah Laut Natuna Utara.

Kata dia, masalah Laut Natuna Utara masih akan terus menjadi perbincangan secara Nasional dan Internasional, dari tahun ke tahun.

“Banyak perbedaan pendapat tentang Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus yang diklaim China, red). Kemudian mengenai unclos 82 tentang batas laut. Ini menjadi salah satu dasar kami ke Natuna,” ujar Frenky.

Dijelaskan Frenky, sampai saat ini pihaknya masih sering mendapatkan informasi mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dari kapal-kapal asing. Baik itu mengenai aktifitas Illegal Fishing (penangkapan ikan secara ilegal) ataupun kapal dari negara lain, yang hanya berlayar melintasi wilayah laut teritorial Indonesia, yang ada di Natuna.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 73 tahun 2020 tentang Kemenko bidang Politik dan Keamanan, sambung Frenky, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan laut yang sampai saat ini belum terselesaikan. Termasuk yang terjadi di Laut Natuna Utara.

Ditambahkan Frenky, dalam arah kebijakan Nasional, ada yang namanya agenda pembangunan Nasional, visi misi Presiden dan Instruksi Presiden.

https://www.sinarperbatasan.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-20-at-21.06.11-6.jpeg

“Dalam hal ini kami menyoroti masalah keamanan laut, khusunya di Natuna. Latar belakang kami berdasarkan major project dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, red) 2020-2024 berdasarkan Perpres Nomor 18 tahun 2020,” jelas Frenky.

Selain itu, lanjut Frenky, berdasarkan Major Project dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, dan berdasarkan Perpres Nomor 108 tahun 2023 tentang Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

“Nanti tolong disampaikan ke kami, bagaimana update perkembangan strategi penguatan keamanan laut di Natuna. Nanti Pemda dan Instansi lain sampaikan ke kami, biar kami catat dan kami sampaikan ke pusat. Dan bagaimana nanti ending kami dalam menyikapi ini semua,” pinta Frenky, kepada seluruh peserta rakor yang hadir.

Sementara Bupati Natuna, melalui Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Basri, menyampaikan bahwa Natuna ini terlihat lebih sexi, setelah adanya konflik di Laut China Selatan, yang kini berubah menjadi Laut Natuna Utara.

Karena kata dia, di dalam sembilan garis putus-putus yang di buat China di dalam Laut Natuna Utara, terdapat cadangan Minyak dan Gas yang sangat besar.

“Kenapa Natuna sangat sexi, karena di posisi Nine Dash Line ada cadangan Migas, kurang lebih 11 milyar barel minyak dan lebih dari 1 triliun meter kaki kubik gas,” beber Basri.

Usai adanya konflik di Laut China Selatan, sambung Basri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menetapkan 5 percepatan pembangunan bagi Natuna. Diantaranya Migas, Kelautan dan Perikanan, Keamanan dan Pertahanan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.

Namun kata Basri, setelah Natuna ditetapkan 5 percepatan pembanguan, sayangnya Pemerintah tidak menindaklanjuti dengan membuat legal standing atas kebijakan tersebut.

“Namun sampai detik ini, Pemerintah tidak membuat Perpres atau semacamnya, untuk menguatkan kebijakan tersebut, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Ini mohon menjadi catatan bagi Pemerintah Pusat,” pinta Basri, didepan tim Kemenko Polhukam RI.

Selanjutnya, masing-masing peserta rakor memberikan pemaparan tentang perkembangan dan hal-hal yang terjadi di Natuna, kepada tim Deputi Kemenko Polhukam RI. (Erwin)

Editor : Imam Agus

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -
Google search engine


Google search engine

Most Popular

Recent Comments

https://ibb.co/hBb6x82