Blitar, SinarPerbatasan.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Blitar atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, pada Senin malam (3/11/2025).
Rapat tersebut menandai dimulainya proses pembahasan resmi terhadap dokumen keuangan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tahun depan.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Blitar itu dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, H. M. Rifa’i, didampingi para Wakil Ketua lainnya. Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blitar, para Ketua Komisi dan Anggota DPRD, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Dalam kesempatan itu, Bupati Blitar menyampaikan secara resmi Nota Keuangan beserta Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD. Penyerahan dokumen ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan dan penetapan APBD yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.
Bupati Blitar dalam penyampaiannya menekankan bahwa rancangan APBD 2026 disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta penguatan sektor ekonomi lokal. Ia berharap pembahasan antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan dinamis dan produktif.
“Semoga dengan diserahkannya dokumen Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 ini, pembahasan dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar,” ujar pimpinan rapat, H. M. Rifa’i, dalam sambutannya.
Usai penyampaian penjelasan dari Bupati, rapat dilanjutkan dengan prosesi penyerahan resmi dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dari Bupati Blitar kepada pimpinan DPRD Kabupaten Blitar. Penyerahan tersebut menjadi simbol dimulainya pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran DPRD untuk menelaah lebih detail isi rancangan anggaran tersebut.
Dengan dimulainya proses pembahasan Raperda APBD 2026 ini, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berkeadilan.
Hasil akhir dari pembahasan ini nantinya akan menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menjalankan program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (Daffa/adv)
