Blitar, SinarPerbatasan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu pagi (05/11/2025).
Rapat ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Blitar tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, didampingi Wakil Ketua II. Kegiatan berjalan tertib dan khidmat, dihadiri oleh anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Agenda ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan Ranperda APBD 2026. Sebelumnya, pada Senin, 03 November 2025, Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan umum terhadap Ranperda APBD 2026.
Selanjutnya, pada Selasa, 04 November 2025, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umumnya yang berisi berbagai masukan, tanggapan, serta catatan strategis terhadap arah kebijakan keuangan daerah tahun depan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar menyampaikan jawaban eksekutif atas lima pandangan umum fraksi. Jawaban tersebut mencakup respons terhadap beragam isu strategis seperti arah kebijakan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan anggaran, serta upaya penguatan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memastikan agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2026 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, pimpinan DPRD Kabupaten Blitar dalam rapat tersebut menyampaikan harapannya agar proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar dan produktif.
DPRD berharap hasil pembahasan nantinya mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah Kabupaten Blitar.
Dengan penyampaian jawaban eksekutif ini, maka tahapan pembahasan Ranperda APBD 2026 memasuki babak berikutnya menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Diharapkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjalin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Daffa/adv)
