Kota Blitar, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Kota Blitar terus berinovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah nyatanya ditandai dengan peluncuran aplikasi Klinik Pengawasan Online (Klik-Was Online) pada Senin (3/11/2025), yang digelar di Ruang ISC Diskominfotik Kota Blitar.
Peluncuran aplikasi berbasis web ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam aturan tersebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis sebagai pengawas sekaligus mitra konsultatif bagi perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Acara peluncuran dibuka langsung oleh Wali Kota Blitar,Syauqul Muhibbin,yang akrab disapa Mas Ibin. Turut hadir Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Diskominfotik, PPUPD, serta auditor Inspektorat Daerah.
Dalam sambutannya, Mas Ibin menegaskan bahwa kehadiran Klik-Was Online menjadi tonggak baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka.
“Aplikasi ini adalah bentuk komitmen kami dalam memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan seluruh kegiatan pemerintah berjalan bersih dari praktik korupsi,” ujarnya.
Klik-Was Online dirancang sebagai wadah konsultasi bagi perangkat daerah maupun masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan yang menggunakan keuangan daerah.
Melalui platform ini, APIP dapat memberikan pendampingan dan pengawasan secara real time terhadap berbagai program pemerintah.
Tak hanya itu, aplikasi ini juga mendukung pelaksanaan program-program strategis yang melibatkan masyarakat, seperti Program RT Keren dan berbagai program pembangunan infrastruktur.
Dengan adanya sistem digital ini, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam mengawal jalannya pembangunan.
Mas Ibin menambahkan, ke depan Pemkot Blitar akan terus mengembangkan fitur Klik-Was Online agar semakin mudah diakses oleh masyarakat luas.
“Kami ingin memastikan, pengawasan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi bagian dari budaya pemerintahan yang sehat dan transparan,” pungkasnya. (Daffa/Kmf/Adv)
