Pasaman, SinarPerbatasan.com – Bupati Pasaman, Welly Suhery, membuka Forum Refleksi Tim Koordinasi dan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial di Emir Hotel, Selasa (09/09/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Pasaman, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Pasaman, kepala OPD terkait, perangkat daerah, camat, serta wali nagari se-Kabupaten Pasaman yang wilayahnya terorientasi terhadap program perhutanan sosial.
Dalam sambutannya, Bupati Welly Suhery menyampaikan bahwa hampir 60 persen wilayah Pasaman merupakan kawasan hutan yang perlu dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.
“Di Kabupaten Pasaman saat ini sudah terbentuk 39 unit perhutanan sosial yang tersebar di 30 nagari atau setengah dari jumlah nagari yang ada.
Berdasarkan peta indikatif perhutanan sosial, lebih dari 100 ribu hektare kawasan hutan masih menanti untuk dioptimalkan. Artinya, kita memiliki peluang besar dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial,” ujar Welly.
Ia menegaskan, aspek pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial menjadi urusan penting di tingkat kabupaten karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal.
Lebih lanjut, Welly berharap dengan adanya kewenangan di tingkat kabupaten serta pembentukan Pokja PPS, fasilitasi, perizinan, dan pendampingan masyarakat pengelola hutan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa desentralisasi kewenangan kehutanan mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat Pasaman.
“Dengan adanya pemberdayaan masyarakat berbasis hutan, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu mari manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.
Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan pernyataan bersama oleh bupati, perangkat daerah, camat, dan wali nagari. Selain itu, forum diisi dengan diskusi dan tanya jawab mengenai dukungan Kabupaten Pasaman terhadap perhutanan sosial sekaligus pengintegrasian Pokja PPS dalam RPJMD Kabupaten Pasaman. (Benk)
