Ketua Pansus DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, saat memimpin rapat kerja, Selasa (25/02/2025) siang.Â
Blitar, SinarPerbatasan.com – DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Kerja Pansus Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2024 sesi ke-2 di Ruang Rapat Kerja pada Selasa (25/02/2025) siang.
Rapat ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif dalam menjalankan program pembangunan daerah.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus, Sugeng Suroso, didampingi oleh Wakil Ketua Pansus, Lutfi Aziz,serta Sekretaris Pansus, Mujib. Selain itu, hadir pula anggota Pansus LKPJ serta perwakilan dari perangkat daerah terkait yang turut memberikan laporan dan masukan.
Beberapa kepala dinas yang hadir dalam rapat ini antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Lingkungan Hidup, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
Rapat Pansus ini memiliki tujuan utama untuk mengevaluasi pencapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Melalui evaluasi ini, diharapkan ada perbaikan dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta implementasi kebijakan di tahun berikutnya.
Dalam pembahasannya, DPRD menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. DPRD juga memberikan masukan kepada eksekutif agar lebih responsif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.
Ketua Pansus, Sugeng Suroso, menyampaikan bahwa sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Dengan adanya forum seperti ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap pemerintah daerah dapat semakin optimal dalam melaksanakan program pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Rapat ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan legislatif sangat penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (Daffa/adv)
