Lingga, SinarPerbatasan.com– Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Lingga, Mayasari, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bupati Lingga pada Rabu, 11 Februari 2026 tersebut menjadi salah satu forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wadah penting dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program kerja pemerintah daerah. Dalam forum ini, berbagai usulan dari tingkat desa hingga kecamatan dibahas dan diprioritaskan agar dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kehadiran DPRD sebagai lembaga legislatif menjadi sangat penting dalam memastikan setiap program yang dirancang benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Mayasari menegaskan bahwa DPRD Lingga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal proses pembangunan. Ia menyebutkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan. Tanpa adanya kerja sama yang solid, berbagai program yang telah direncanakan berpotensi tidak berjalan optimal.
Musrenbang RKPD 2027 ini mengacu pada visi kepala daerah untuk mewujudkan Lingga sebagai daerah yang berdaya saing dan sejahtera. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam lima fokus pembangunan utama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, pembangunan kebudayaan dan ketahanan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang berdaya saing.
Peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas utama, mengingat peran manusia sebagai penggerak utama pembangunan. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat Lingga yang lebih produktif, sehat, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga menjadi perhatian serius. Infrastruktur yang memadai dinilai sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses antarwilayah. DPRD Lingga menilai bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Selain itu, penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan juga menjadi fokus penting dalam Musrenbang kali ini. Kabupaten Lingga memiliki berbagai potensi unggulan, seperti sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan investasi, sektor-sektor ini diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Pemerintah daerah juga menetapkan lima program unggulan yang akan menjadi prioritas dalam RKPD 2027. Program tersebut meliputi peningkatan ekonomi dan investasi, pemberantasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, serta pengarusutamaan budaya Melayu dalam setiap aspek pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Mayasari menegaskan bahwa DPRD siap mengawal setiap program unggulan tersebut melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ia menekankan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan perencanaan.
“Pengembangan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan daerah, investasi, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjunjung nilai-nilai budaya menjadi fokus utama yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD Lingga kembali menegaskan lima prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Prioritas tersebut meliputi pengembangan produktivitas ekonomi berbasis potensi unggulan, pembangunan infrastruktur dasar yang efektif dan efisien, peningkatan kualitas SDM melalui layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kebudayaan dan ketahanan sosial, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptif.
Tidak hanya itu, DPRD juga menyoroti sejumlah sektor yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius secara berkelanjutan. Salah satunya adalah percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Menurut Mayasari, upaya ini harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Selain itu, peningkatan kemandirian desa juga menjadi fokus penting. Desa sebagai ujung tombak pembangunan diharapkan mampu mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi merata hingga ke pelosok daerah.
DPRD juga menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur wilayah, terutama di daerah yang masih tergolong tertinggal. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Pengembangan industri kecil menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM) turut menjadi perhatian DPRD. Sektor ini dinilai memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran harus terus ditingkatkan.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, DPRD mendorong penerapan prinsip good governance secara konsisten. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, juga menjadi prioritas utama.
Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi momentum penting dalam menyatukan arah kebijakan antara eksekutif dan legislatif. Melalui forum ini, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah, pembangunan di Kabupaten Lingga diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen bersama ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan Lingga yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing di masa depan. (Hendra)
