Anambas, SinarPerbatasan.com — Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (F-PNBKS) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan kritik tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Dalam pandangan umumnya pada Selasa (18/11/2025), fraksi tersebut menyoroti potensi defisit anggaran akibat penurunan transfer keuangan dari pusat serta mempertanyakan prioritas belanja daerah.
Anggota DPRD dari F-PNBKS, Iswandi, mengungkapkan kekhawatiran atas berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang dapat berdampak langsung pada program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami prihatin dengan kondisi saat ini. RAPBD seharusnya semakin baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan justru terbebani defisit,” ujar Iswandi.
Selain itu, F-PNBKS juga menyoroti adanya alokasi anggaran yang dinilai kurang prioritas, seperti pengadaan kendaraan dinas baru.
Menurut Iswandi, anggaran tersebut lebih tepat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Kami ingin melihat langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD ke depan,” tambahnya.
Dengan kritik tersebut, F-PNBKS berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RAPBD 2026 agar anggaran yang disusun benar-benar efektif dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. (Thony)
