Lingga, SinarPerbatasan.com– Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari, S.Sos., M.IP menerima kunjungan silaturahmi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang di ruang kerjanya, Rabu 11 Febuari 2026.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara lembaga legislatif daerah dengan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi para pekerja di Kabupaten Lingga.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Muhammad Ridho Hanif bersama Bambang Mirwanto. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi yang konstruktif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari peningkatan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, optimalisasi perlindungan bagi tenaga kerja sektor formal dan informal, hingga tantangan yang dihadapi dalam memperluas jangkauan program jaminan sosial di wilayah kepulauan seperti Lingga.
Sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, Kabupaten Lingga memiliki tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat pekerja. Banyak pekerja berada di sektor informal seperti nelayan, petani, buruh harian lepas, hingga pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya tersentuh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Lingga bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, terutama dalam menghadapi risiko kerja yang tidak terduga.
“DPRD Kabupaten Lingga tentu sangat mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan. Ini bukan hanya soal program, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya,” ujar Maya Sari.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh manfaat dari program tersebut, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyentuh langsung ke masyarakat.
Lebih lanjut, Maya Sari menyampaikan bahwa DPRD Lingga siap mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perlindungan tenaga kerja.
Hal ini termasuk mendukung regulasi daerah yang dapat memperluas kepesertaan, serta mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan.
“Perlu ada langkah konkret dan kolaboratif, baik melalui regulasi maupun program yang langsung menyasar masyarakat. DPRD siap menjadi mitra strategis dalam mewujudkan hal tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui Muhammad Ridho Hanif menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan di daerah, khususnya DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta aktif, terutama di sektor informal yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko kerja. Program-program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT) diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para pekerja.
“Kami menyadari bahwa tantangan di daerah kepulauan seperti Lingga cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, untuk bersama-sama mendorong peningkatan kepesertaan,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Bambang Mirwanto menambahkan bahwa pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada berbagai sektor usaha dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia menekankan bahwa perlindungan tenaga kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan DPRD dan pemerintah daerah, kami optimistis cakupan kepesertaan di Lingga dapat terus meningkat,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, juga dibahas kemungkinan kerja sama lebih lanjut, termasuk program sosialisasi bersama, integrasi data pekerja, serta penguatan regulasi daerah yang mendukung implementasi program BPJS Ketenagakerjaan.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara DPRD Lingga dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya dukungan dari legislatif, diharapkan berbagai program perlindungan tenaga kerja dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, sinergi ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik di Kabupaten Lingga, di mana setiap pekerja memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang layak.
Di tengah dinamika ekonomi dan tantangan global, keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi semakin penting. Tidak hanya sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja.
Dengan perlindungan yang memadai, para pekerja dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus, sehingga pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik guna memastikan implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kunjungan silaturahmi ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan formal, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Lingga yang lebih sejahtera melalui perlindungan tenaga kerja yang menyeluruh dan berkelanjutan. (Hendra)
