Tanjungpinang, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (6/4/2026), sebagai forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2027.
Dalam forum tersebut, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Kepri berada pada kisaran 7,4 hingga 8,0 persen pada 2027. Target ini dinilai ambisius, mengingat berada di atas proyeksi rata-rata nasional yang diperkirakan hanya mencapai 6,3 hingga 7,5 persen.
Target tersebut mengacu pada arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang didorong oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menyebut Kepri memiliki modal awal yang cukup kuat untuk mencapai target tersebut. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 6,94 persen, melampaui capaian nasional sebesar 5,11 persen.
“Ini sinyal positif. Tinggal bagaimana kita mendorong agar pertumbuhan ini tidak hanya tinggi, tetapi juga merata,” ujarnya.
Meski demikian, tantangan pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah daerah diminta tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas, termasuk oleh wilayah pesisir dan kelompok rentan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah didorong memperkuat sektor-sektor unggulan seperti industri berbasis teknologi tinggi, maritim, energi bersih, serta hilirisasi industri. Selain itu, digitalisasi layanan publik, penguatan sektor pariwisata, dan optimalisasi potensi perikanan dinilai menjadi kunci akselerasi ekonomi daerah.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengingatkan pentingnya tata kelola program nasional di daerah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan perlunya validitas data penerima manfaat, pengawasan ketat, serta pelaporan berkala.
“Jangan sampai program besar ini tidak tepat sasaran. Pengawasan harus ketat,” tegasnya dalam sambungan daring.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dalam sambutannya memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, di antaranya penurunan angka stunting hingga 15 persen serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 98,43 persen.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus diiringi dengan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan ke depan, termasuk ketimpangan wilayah dan ketahanan ekonomi daerah.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Harus searah, terpadu, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam Musrenbang tersebut, pemerintah juga memberikan penghargaan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Lingga menjadi salah satu daerah yang menerima apresiasi.
Bupati Lingga, Muhammad Nizar, menyatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Musrenbang ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, para kepala daerah se-Kepri, perwakilan kementerian dan lembaga, akademisi, pelaku usaha, serta unsur masyarakat.
Hasil Musrenbang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta arah kebijakan anggaran pembangunan Kepri tahun 2027. (Thafan Casper)
