Oleh : Hasrul Sani Siregar, MA
Alumni Hubungan Antarabangsa, IKMAS, UKM, Bangi Selangor Malaysia/Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau
China dalam kebijakan luar negerinya menerapkan apa yang disebut dengan One China Policy tidak terkecuali posisi Taiwan yang oleh China menjadi provinsinya. Kebijakan Satu Tiongkok adalah prinsip geopolitik yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok berdaulat, yaitu di Beijing, dan Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok.
Negara-negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik resmi dengan China harus mengakui prinsip ini, yang secara umum berarti tidak boleh mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Negara lain yang ingin menjalin hubungan diplomatik resmi dengan China harus mematuhi kebijakan ini dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. Sebaliknya, negara yang membuka hubungan diplomatik secra resmi dengan Taiwan harus memutuskan hubungan diplomatik dengan China.
Dalam beberapa kejadian, ketegangan di wilayah semenanjung Taiwan semakin menegang ketika beberapa pesawat tempur dan kapal perang China mendekati perairan Taiwan. Apakah China akan segera menginvasi Taiwan atau sebaliknya sebagai penekan terhadap Taiwan yang sering mengundang ketegangan dengan Tiongkok.
China tentu akan dengan berbagai pertimbangan yaitu yang akan menyeret perang di semenanjung Taiwan dan sekitarnya. China tetap menerapkan kebijakan One China Policy yang dianggap Taiwan sebagai upaya konfrontasi di wilayah semenjung Taiwan dan China.
Apa dampaknya jika China berani menginvasi Taiwan?. Tentu Taiwan yang menjadi salah satu Aliansi dengan Amerika Serikat akan meminta bantuan untuk menghalau China jika negara tersebut (baca : Cina) tetap menginvasi Taiwan.
Tentu negara-negara sekitarnya akan turut terdampak dari konflik China dan Taiwan tersebut. Tentu Jepang akan berupaya mempertahankan wilayahnya dari konflik China dan Taiwan tersebut. Dan China juga masih berselisih dengan Jepang di wilayah perbatasan.
Bagaimana peran Rusia dalam konflik antara China dan Taiwan. Sampai sejauh ini, Rusia masih memantau perkembangan yang terjadi di wilayah semenanjung Taiwan.
Secara militer, tentu Taiwan bukan tandingan dari China. Namun China masih akan berpikir untuk melakukan invasi ke Taiwan dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannnya adalah posisi Amerika Serikat yang tetap mendukung Taiwan dalam konflik dengan China.
Aliansi militer Amerika Serikat dan Taiwan dalam bentuk bantuan peralatan militer dan dukungan penuh Amerika Serikat terhadap Taiwan jika diinvasi oleh China. Bagi Amerika Serikat, Cina merupakan negara yang perlu diawasi dalam hal menjaga perimbangan kekuatan (balance of power) khususnya dalam hal kekuatan militer khususnya di semenanjung Taiwan dan sekitarnya.
China merupakan negara yang cukup kuat tidak saja secara ekonomi, namun juga dalam hal kekuatan militer khususnya di kawasan Asia Pasifik. Di tambah lagi kekuatan China yang semakin kuat dengan adanya kerjasama militer dengan Rusia (Aliansi militer Rusia-China).
Ketegangan militer di semenanjung Taiwan akan menjadi unjuk kekuatan diantara kekuatan militer salah satunya Amerika Serikat dan Rusia. Rusia berperan dan menjadi aliansi militer dengan China.
Selama ini sudah terbangun aliansi militer antara China dan Rusia dalam konflik di Laut China Selatan (LCS). China bersitegang dengan Taiwan di semenanjung Taiwan yang akan menyeret kekuatan militer Rusia dan Amerika Serikta. Rusia beraliansi militer dengan China dan Amerika Serikat mendukung Taiwan yang berhadapan dengan China.
Latihan militer Rusia dan China menjadi agenda rutin. Kerjasama militer Rusia dan China dalam latihan militer bersama tentu secara tidak langsung akan mempertemukan 2 kekuatan militer yaitu Amerika Serikat dan Rusia dalam upaya mencari pengaruh kepentingan khususnya di semenanjung Taiwan. Kerjasama militer antara Rusia dan China selalunya dilakukan di perairan Mediterania dan sekitar perairan Jepang (laut kuning).
Hubungan militer antara Rusia dan China bukan baru baru ini, sudah terjalin semenjak adanya Uni Sovyet yang berdiri pada desember 1922 hingga 1991 yang kemudian digantikan oleh Federasi Rusia sebagai penerus Uni Soviet.
Sejak Uni Soviet berdiri, kerjasama Sino (China) sudah terjalin kerjasama khususnya kerjasama militer dalam menghadapi pengaruh Amerika Serikat. Aliansi militer Uni Soviet dan China telah terbangun semenjak tahun 1950-an.
Tercatat dalam sejarah pada 15 Februari 1950, Uni Soviet dan China, dua negara komunis terbesar di dunia mengumumkan penandatanganan kerja sama pertahanan keamanan dan militer.
Perjanjian kerjasama militer tersebut dilakukan di Moskow, Uni Sovyet yang dihadiri oleh pemimpin China ketika itu yaitu Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou En-lai serta pemimpin Uni Sovyet Joseph Stalin dan Menteri Luar Negeri Andrei Vishinsky.
