Tanjungpinang, SinarPerbatasan.com — Rencana penutupan cabang Bank OCBC NISP di Tanjungpinang pada Mei mendatang memicu kekhawatiran serius terhadap kondisi ekonomi daerah. Selain memunculkan persoalan layanan perbankan, situasi ini dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi yang bergantung pada likuiditas dan akses keuangan.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua, mengungkapkan pihaknya menerima pengaduan masyarakat terkait kesulitan penarikan dana valuta asing (valas) di bank tersebut.
“Kami mendapat laporan dari masyarakat, khususnya nasabah, yang ingin menarik tabungan valas namun kerap mendapat penolakan dengan alasan ketersediaan uang tunai valas tidak ada,” ujar Rudy.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis layanan, melainkan mengindikasikan adanya tekanan likuiditas, khususnya pada transaksi berbasis valuta asing.
Dalam konteks Tanjungpinang sebagai wilayah yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan perdagangan lintas batas dan aktivitas berbasis valas, keterbatasan ini berpotensi menghambat pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa.
Rencana penutupan cabang semakin memperkuat kekhawatiran tersebut. Penarikan layanan fisik dari salah satu bank besar dinilai dapat mempersempit akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sekaligus mengurangi perputaran uang di tingkat lokal.
“Penutupan cabang ini juga bisa menjadi sinyal bahwa kondisi perekonomian, khususnya di Tanjungpinang, tidak sedang baik-baik saja,” tambahnya.
Secara makro, penutupan kantor cabang perbankan seringkali berkorelasi dengan penurunan aktivitas ekonomi di suatu wilayah, termasuk menurunnya volume transaksi, melemahnya daya beli, serta berkurangnya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi daerah. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memicu efek berantai, mulai dari perlambatan usaha kecil hingga potensi penurunan investasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bank OCBC NISP belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana penutupan maupun keluhan nasabah. Ketiadaan klarifikasi ini justru memperbesar ketidakpastian di tengah masyarakat.
DPRD Kepri mendesak adanya transparansi dari pihak perbankan serta meminta otoritas terkait untuk segera melakukan pengawasan. Perlindungan terhadap hak nasabah, stabilitas layanan keuangan, serta kepercayaan publik dinilai harus menjadi prioritas, terutama di tengah sinyal perlambatan ekonomi yang mulai dirasakan di daerah. (Thafan Casper)
