Medan, SinarPerbatasan.com – Dorongan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan Mulyono, mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, sebagai tersangka semakin menguat.
Desakan tersebut muncul dari tokoh milenial anti korupsi Sumatera Utara, Reza Abdillah, setelah fakta persidangan mengungkap adanya aliran dana kepada Mulyono terkait kasus korupsi proyek jalan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, terungkap bahwa Mulyono menerima aliran dana dari rekanan proyek. Saksi bendahara perusahaan mencatat aliran dana tersebut dalam laporan keuangan perusahaan, sementara di persidangan berikutnya Mulyono mengakui menerima uang, meski menyebut jumlahnya lebih kecil dibanding catatan perusahaan.
Fakta ini menguatkan dugaan bahwa Mulyono bukan sekadar mengetahui, namun diduga ikut menikmati keuntungan dari proyek yang menjadi objek perkara korupsi tersebut.
Tokoh milenial anti korupsi, Reza Abdillah, mendesak KPK untuk menindaklanjuti temuan persidangan tersebut dengan peningkatan status hukum terhadap Mulyono.
“Jika memang ada bukti aliran dana kepada Mulyono, maka KPK wajib menetapkannya sebagai tersangka. Tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan korupsi dengan siapapun untuk melindungi dari sanski hukum,” tegas Reza, Kamis (30/10/2025).
Reza menilai bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa sebelumnya. Ia menegaskan bahwa keberanian KPK sedang diuji dalam penanganan perkara ini.
“Masyarakat menantikan tindakan tegas KPK tanpa pandang bulu. KPK tidak boleh meninggalkan sedikit pun proses bersih-bersih. Jika ada yang menerima aliran dana, maka proses hukum harus berlanjut. Jangan ada yang dibiarkan lolos,” lanjut Reza.
Menurut Reza, kepercayaan publik kepada KPK hanya dapat dipulihkan apabila lembaga antirasuah itu menunjukkan tindakan konkret dan menyisir seluruh pihak yang terlibat.
Sebagai wujud dukungan publik terhadap penegakan hukum, kami Milenial Anti Korupsi akan menggelar aksi untuk mendorong KPK agar Mulyono segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka.
Aksi ini menjadi bentuk tekanan moral agar proses hukum berjalan tanpa kompromi, dan memastikan tidak ada pihak yang lari dari pertanggungjawaban hukum. (MIN)
