Blitar, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Kota Blitar resmi memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Bung Karno yang diresmikan secara serentak bersama 12 daerah lainnya oleh Kementerian PANRB pada Rabu (11/6/2025).
Peresmian yang dilakukan secara daring ini disertai penandatanganan MoU sebagai bentuk komitmen peningkatan layanan publik oleh kepala daerah masing-masing.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, hadir langsung dalam peresmian tersebut.
Ia menyampaikan bahwa kehadiran MPP Bumi Bung Karno merupakan langkah nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“MPP ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi seluruh warga Kota Blitar,”terangnya.
Mas Ibin menegaskan,MPP Bumi Bung Karno mencatatkan pencapaian luar biasa dengan menghadirkan lebih dari 126 jenis layanan publik, menjadikannya salah satu MPP dengan jumlah layanan terbanyak di antara 13 MPP yang diresmikan serentak.
Layanan ini mencakup berbagai instansi, mulai dari instansi vertikal, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta yang terintegrasi dalam satu tempat.
“MPP ini tidak hanya memudahkan warga, tetapi juga menjadi representasi reformasi birokrasi yang modern. Kami ingin layanan publik menjadi kebanggaan,”jelasnya.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam sambutannya menegaskan bahwa peresmian MPP secara serentak merupakan bagian dari program prioritas nasional ke-7 dalam RPJMN 2025-2029.
Tujuannya adalah menghadirkan layanan publik yang berkualitas, merata, dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.
Ia juga menyebutkan bahwa MPP didesain sebagai pusat layanan terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta.
Dengan hadirnya MPP Bumi Bung Karno, Wali Kota Blitar berharap Kota Blitar dapat menjadi contoh nasional dalam pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal demi kemajuan pelayanan di daerah.(Daffa/Kmf/Adv)
