SINARPERBATASAN.COM, BUTON TENGAH – Labungkari siang itu diselimuti udara hangat dan langit biru yang jernih. Di ruang pertemuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Buton Tengah, meja-meja disusun rapi dengan tumpukan dokumen, name tag peserta, dan spanduk bertuliskan “Sinergi Membangun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.”
Satu per satu peserta mulai berdatangan — dari perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kader Bangga Kencana, hingga pejabat dari instansi lain. Ada suasana berbeda siang itu. Tak hanya rapat biasa, tapi ruang belajar bersama. Semua yang hadir membawa semangat untuk memperkuat koordinasi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan di daerah.
Kegiatan yang berlangsung Selasa, 14 Oktober 2025 ini menjadi langkah awal penting bagi BKKBN Sultra dalam menguatkan Pengelolaan Kelompok Kerja (Pokja) Bangga Kencana serta membentuk Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di kabupaten dan kota. Buton Tengah menjadi titik awal — bukan karena faktor administratif, melainkan karena semangat kolaborasinya yang kuat.
Dipimpin langsung oleh Mustakim, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk, Kebijakan, dan Strategi (Daldukjakstra) BKKBN Sultra, kegiatan ini berjalan penuh dialog. Mustakim bukan wajah baru di dunia kependudukan. Ia telah lama berkecimpung dalam penguatan kebijakan dan sinergi antardaerah di Sulawesi Tenggara.
“Buton Tengah kita pilih karena punya semangat koordinasi dan partisipasi yang tinggi. Daerah ini bisa jadi contoh bagaimana sinergi pusat dan daerah dibangun lewat gotong royong, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, para peserta membahas berbagai hal — mulai dari pembenahan data keluarga, strategi percepatan penurunan stunting, hingga inovasi kampung keluarga berkualitas. DPPKB Buton Tengah pun diminta segera menyusun SK Pokja Advokasi Bangga Kencana dan draf SK Tim Koordinasi PJPK, agar sejalan dengan hasil evaluasi nasional dari BKKBN Pusat.
Kepala Bagian Hukum Pemda Buton Tengah, Aminuhu, turut hadir mendampingi, memastikan setiap produk hukum daerah memiliki dasar yang kuat agar program bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sekitar 25 peserta terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Mereka tak hanya mencatat, tapi juga berbagi pengalaman lapangan: bagaimana menggerakkan kader di desa, menyiapkan data keluarga sasaran, hingga memastikan setiap program benar-benar menyentuh masyarakat.
Thamrin, Kepala Dinas P2KB Buton Tengah, menutup kegiatan dengan pesan reflektif.
“Buton Tengah bukan sekadar melaksanakan program, tapi membangun sistem yang bisa diwariskan. Ini tentang keberlanjutan dan tanggung jawab lintas generasi,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Dari pertemuan itu, Buton Tengah kembali menegaskan perannya bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai ruang belajar kolaborasi — tempat di mana ide, kerja nyata, dan semangat gotong royong bertemu. (Advetorial)
Reporter: Sadly
