Anambas, SinarPerbatasan.com – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Selasa (27/01/2026).
Rakor ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Forkopimda, kepala OPD terkait, instansi vertikal, serta camat se-Kabupaten Kepulauan Anambas, baik secara langsung maupun virtual.
Rapat koordinasi menegaskan pentingnya langkah antisipatif yang terpadu dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi musim kemarau panjang. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan kekeringan, Karhutla, gangguan ketahanan pangan, hingga dampak kesehatan masyarakat.
Melalui penyamaan persepsi lintas sektor, penguatan kesiapsiagaan, serta penerapan strategi mitigasi sejak dini, diharapkan seluruh pihak mampu merespons ancaman bencana secara cepat, tepat, dan efektif.
Pemerintah daerah bersama BPBD dan instansi terkait berkomitmen memperkuat koordinasi, meniadakan ego sektoral, serta mengedepankan pencegahan sebagai langkah utama dalam melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan Ketersediaan Air Bersih
Dalam rakor tersebut, isu kerawanan kekeringan dan keterbatasan air baku menjadi perhatian serius, khususnya di Pulau Siantan dan Pulau Matak.
Pemerintah daerah melalui OPD terkait telah menyusun langkah penanganan jangka pendek berupa penyediaan hidran umum, mobil tangki air, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Ke depan, diperlukan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur air baku, peningkatan jaringan distribusi, serta dukungan operasional yang memadai guna memastikan keberlanjutan pelayanan air bersih, terutama saat musim kemarau.
Arahan Bupati Aneng
Dalam arahannya, Bupati Aneng menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan mendatang.
Upaya ini melibatkan BPBD, BMKG, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan di Anambas.
Bupati juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, terutama dalam aktivitas pembukaan lahan atau kebun yang berpotensi memicu kebakaran.
Pemerintah daerah mendorong agar pemilik lahan diberikan pemberitahuan langsung guna mencegah terjadinya Karhutla.
Selain itu, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan di kawasan hutan lindung. Setiap tindakan perusakan, termasuk penebangan pohon, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.
Dalam rangka pengambilan kebijakan yang tepat, Bupati Aneng meminta BMKG terus memperbarui informasi dan prakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai rujukan utama pemerintah daerah dalam menentukan langkah antisipasi.
Bupati juga menginstruksikan seluruh kepala OPD terkait untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarinstansi, serta terus melaksanakan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi musim kemarau dan potensi bencana. (Thony)
