Kota Blitar, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Kota Blitar bersama DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan Tanggapan Wali Kota atas Raperda APBD 2026 di Graha Paripurna DPRD, Senin (17/11/2025).
Forum tersebut menjadi agenda penting dalam menyelaraskan kebijakan fiskal daerah setelah pemerintah pusat menetapkan pemangkasan anggaran cukup signifikan untuk tahun 2026.
Pemangkasan anggaran yang mencapai sekitar Rp140 miliar atau setara 17,4 persen dari total kebutuhan fiskal membuat penyusunan APBD 2026 harus dilakukan lebih hati-hati. Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, atau yang akrab disapa Mas Ibin, menegaskan bahwa efisiensi anggaran perlu diperkuat agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal meski ruang fiskal menyempit.
Mas Ibin menyampaikan bahwa seluruh program pemerintah daerah harus melalui seleksi ketat, terutama kegiatan yang dianggap kurang mendesak. Ia menekankan perlunya perombakan prioritas agar APBD dapat fokus pada kebutuhan mendasar dan sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, kondisi APBD Kota Blitar yang hingga kini masih didominasi oleh dana transfer pusat mencapai 80,4 persen dari struktur anggaran.Karena itu, peningkatan kemandirian fiskal menjadi agenda utama pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan melalui inovasi pendapatan dan optimalisasi potensi lokal.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menyoroti perlunya analisis manfaat dan beban operasional terhadap proyek strategis yang diajukan pemerintah. Pandangan fraksi-fraksi menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus mampu menghadirkan nilai tambah sekaligus mendukung konsolidasi fiskal secara jangka panjang.
Seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pembahasan Raperda APBD kini tengah dibahas di Badan Anggaran (Banggar). DPRD menargetkan penetapan APBD 2026 dapat dilakukan tepat waktu, yakni pada 25 November, sehingga seluruh proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai jadwal.
Meski harus melakukan pengetatan dan efisiensi, Pemerintah Kota Blitar memastikan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar akan tetap diutamakan guna menjaga kualitas layanan masyarakat dan mendukung stabilitas pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal tahun 2026.(Daffa/kmf/adv)
