Lingga, SinarPerbatasan.Com- Krisis pasokan listrik di Kelurahan Pancur, tidak lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan telah berkembang menjadi persoalan serius yang merugikan masyarakat, Sabtu 4 April 2026.
Pemadaman listrik terjadi berulang kali dengan kondisi hidup-mati tidak stabil sejak malam hingga siang hari. Situasi ini membuat warga semakin resah karena aktivitas sehari-hari terganggu.
Tak hanya itu, ketidakstabilan arus listrik juga menyebabkan sejumlah peralatan elektronik milik warga mengalami kerusakan, seperti freezer, AC, hingga kulkas. Warga bahkan menyebut kondisi ini sebagai “ancaman harian” yang terus berulang tanpa solusi yang jelas dari pihak penyedia layanan.
Ironisnya, hingga kini belum ada kepastian terkait kapan berakhirnya pemadaman listrik bergilir.
Jadwal yang sebelumnya disampaikan oleh pihak sub rayon PT PLN (Persero) ULP Dabo Singkep terkait pemeliharaan mesin di PLTD Musai dinilai tidak memberikan kejelasan.
Sejumlah warga menyebut, pemadaman listrik saat ini tidak lagi mengacu pada jadwal resmi. Listrik kerap padam dan menyala kembali tanpa pola yang pasti, baik pada pagi, siang, maupun malam hari.
“Kami tidak tahu lagi jadwalnya. Kadang pagi mati, siang hidup sebentar, lalu mati lagi. Ini sangat mengganggu,” ujar salah satu pelanggan di Pancur.
Ketidakpastian ini memicu kekecewaan masyarakat. Warga menilai pelayanan PLN tidak transparan dan terkesan abai terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama kerugian akibat kerusakan peralatan elektronik.
Masyarakat Kelurahan Pancur kini mendesak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau serta Satuan Pengawasan Intern (SPI) PLN wilayah Riau dan Kepulauan Riau untuk segera turun langsung ke lapangan guna melakukan investigasi terhadap kualitas pelayanan listrik di wilayah tersebut.
“Warga sudah lelah. Tidak ada kejelasan kapan ini berakhir. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan tanpa solusi,” ujar warga lainnya.
Desakan ini menjadi sinyal keras bahwa krisis listrik di kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau tidak bisa lagi dianggap sepele. Pemerintah daerah dan pihak terkait diminta segera mengambil langkah konkret sebelum kepercayaan masyarakat semakin runtuh. (Hendra)
