Bintan, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Kabupaten Bintan terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna mendukung agenda serta program nasional.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan, usai mengikuti penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026, Selasa sore (20/01/2026), di Ballroom Hotel Aston, Kota Batam.
Rakernas yang diikuti oleh 416 kabupaten se-Indonesia ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan serta program pembangunan yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan daerah maupun isu global.
“Rakernas ini menjadi wadah strategis untuk membangun ruang diskusi dan kolaborasi antardaerah, termasuk dengan Pemerintah Pusat. Harapannya, melalui forum luar biasa ini dapat lahir rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi setiap daerah. Kabupaten Bintan sendiri selalu terbuka untuk berkolaborasi, terlebih dalam mendukung agenda-agenda nasional,” ujar Roby Kurniawan usai penutupan.
Rakernas XVII APKASI yang digelar sejak Minggu malam (18/01/2026) tersebut turut dihadiri dan diisi dengan arahan dari sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Sosial RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Nasional RI, serta Menteri Dalam Negeri RI yang secara resmi menutup rangkaian kegiatan Rakernas.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti sejumlah isu strategis nasional, salah satunya terkait optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masih kita temukan BUMD yang bukannya menjadi penyumbang pendapatan daerah, tetapi justru bergantung pada APBD. Optimalisasi BUMD menjadi tantangan nyata agar mereka dapat mandiri dan memberikan dampak signifikan bagi penguatan ekonomi daerah melalui kontribusi PAD,” tegas Tito.
Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pemetaan serta identifikasi secara menyeluruh terhadap berbagai tantangan di wilayah masing-masing.
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dirumuskan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung, baik bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional secara berkelanjutan. (Mori)
