Kepala Bidang (Kabid) Permukiman Dinas Perkim Kabupaten Natuna, Suratmojo alias Jojo.
Natuna, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), sudah mulai memproses rencana kegiatan proyek fisik dan non fisik, yang ada di Dinas tersebut.
Demikan disampaikan oleh Kepala Dinas Perkim Natuna, melalui Kepala Bidang (Kabid) Permukiman, Suratmojo. Saat ini kata dia, telah memasuki proses perencanaan kegiatan.
“Kalau untuk kegiatan baru mulai perencanaan, dan sudah berjalan untuk tahap 1 dan 2,” jelas Suratmojo atau yang akrab disapa Jojo, ketika ditemui awak media ini di ruang kerjanya di Kantor Dinas Perkim Natuna, Komplek Perkantoran Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Jum’at (26/04/2024) siang.
Kata Jojo, untuk proses penandatanganan kontrak perencanaan dengan pihak konsultan, kegiatan juga sudah di lakukan sesuai tahapan. Saat ini pihaknya terus melanjutkan dan memproses tahap pengajuan dokumen pengadaan, baik untuk kegiatan ke perencanaan kegiatan dengan Pengadaan Langsung (PL) maupun program kegiatan yang nilainya di atas Rp 200 juta, untuk segera di lelang atau di tenderkan.
Kemudian berlanjut ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Natuna sesuai dengan ketentuan, untuk penayangan ke pengawasan dan fisik kegiatan yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga nantinya.
Sebab kata Jojo, mulai tahun ini secara peraturan dan ketentuan PBJ, seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa konstruksi dan non konstruksi Pemda Natuna, harus melalui UKPBJ untuk proses di LPSE nya, sebelum di garap oleh pihak ketiga.
“Kita tinggal nunggu tayang fisiknya. Karena sesuai perintah pimpinan, untuk segera melakukan progres dan penyerapan anggaran,” jelas Jojo.
Pria asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu menuturkan, ada sekitar 180 paket kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dijalankan oleh Dinas Perkim Natuna. Baik itu proyek fisik seperti pembangunan jalan, draenase, maupun pembangunan fasilitas umum lainnya serta jasa konsultansi.
“Dari 180 paket tersebut, itu bukan fisik semua, termasuk dengan kegiatan perencanaan, pengawasan serta jasa konsultansi, ada semua disitu,” tutur Jojo.
Ia menargetkan, pertengahan hingga akhir bulan Mei 2024 ini, sudah mulai berjalan ke pengerjaan proyek fisik.
“Target kita sebelum APBD-P harus sudah selesai semuanya. Ya kira-kira bulan Juni, Juli udah habis. Selambat-lambat-lambatnya Agustus lah, sebelum APBD-P,” imbuh Jojo.
Sebagai informasi, sejumlah kegiatan proyek fisik di Dinas Perkim Natuna sifatnya sebagian besar adalah program padat karya, dan pihak ketiga yang mengerjakan harus melibatkan masyarakat setempat.
“Memang sifatnya Pokir (pokok-pokok pikiran DPRD, red) konsepnya padat karya, dikerjakan langsung oleh masyarakat. Tujuannya kan untuk pemberdayaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi bahan materialnya dari masyarakat, yang ngerjakan juga dari masyarakat itu sendiri,” pungkas Jojo.
Laporan : Erwin Prasetio
