Batam, SinarPerbatasan.com – Informasi terkait pergantian jabatan Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam yang disebut telah dilantik pada Rabu (28/1/2026) sore di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta, dipastikan belum berlaku untuk wilayah Batam.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa jabatan Kepala Bea dan Cukai Batam yang selama ini diemban Zaky Firmansyah telah resmi berganti, bahkan menyebutkan adanya dua nama kandidat mengisi posisi tersebut.
Pergantian ini juga dikaitkan dengan perombakan besar-besaran jajaran pejabat utama di lingkungan DJBC yang disebut-sebut dimulai pada 28 Januari 2026.
Namun berdasarkan konfirmasi langsung kepada Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Octavia, diperoleh penjelasan bahwa hingga saat ini belum ada pelantikan Kepala Bea Cukai Batam.
“Belum, pelantikannya untuk Batam dijadwalkan pada tanggal 2 Februari. Ini mutasi rutin sesuai kebutuhan organisasi,” ujar Evi Octavia saat dikonfirmasi, Rabu (28/01/2026).
Dengan demikian, informasi mengenai pelantikan Kepala Bea dan Cukai Batam pada 28 Januari 2026 belum sepenuhnya tepat, khususnya untuk wilayah Batam.
Proses rotasi dan mutasi jabatan masih menunggu agenda pelantikan resmi sebagaimana dijadwalkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dengan adanya keterangan Kabid Bea Cukai Batam ini, proses pergantian Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam masih menunggu agenda pelantikan resmi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Informasi lanjutan akan disampaikan setelah adanya pengumuman formal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyampaikan bahwa restrukturisasi besar-besaran di lingkungan Pajak dan Bea Cukai akan dilakukan, termasuk Batam.
Hal tersebut sebagai bagian dari upaya pembenahan kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan penerimaan negara, dengan fokus awal pada sejumlah pelabuhan besar di Indonesia.
Pihak Bea dan Cukai menegaskan bahwa mutasi dan rotasi pejabat merupakan bagian dari mekanisme rutin organisasi untuk menyesuaikan kebutuhan kelembagaan serta memperkuat kinerja pelayanan dan pengawasan. (Jebril)
