Kantor Bupati Buton Tengah.
Buton Tengah, SinarPerbatasan.com – Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (RI), secara resmi memberikan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan opini Kepatuhan Kualitas Tinggi Zona Hijau, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sebelumnya, Ombudsman RI telah merilis hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024, yang mencakup 25 Lembaga Kementerian, 14 Lembaga Non Pemerintah, 34 Pemerintahan Provinsi, 98 Pemerintah Kota dan 416 Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia.
Pengumuman hasil penilaian ini di gelar oleh Ombudsman RI melalui kegiatan tahunan Penganugerahan, yang di laksanakan di ruang serbaguna Hotel Le Maridien di Jakarta, pada Kamis (14/11/2024) lalu.
Pemeritah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) melalui Kapala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dr. Aris Mahmud, mengatakan, bahwa hasil penilaian pelayanan publik dari Ombudsman RI yang diraih Pemkab Buton Tengah merupakan bukti nyata penyelenggaraan layanan publik dengan standar yang baik kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, Pemkab Buteng meraih predikat opini kepatuhan pelayanan publik kualitas tinggi zona hijau kategori B dengan nilai 78,24 dari Ombudsman RI,” kata Aris Mahmud kepada awak media ini, pada Senin (02/12/2024) kemarin.
Kata Aris Mahmud, penilaian kepatuhan Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik dengan menilai aspek input, proses, output dan pengaduan. Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data atau dokumen, verifikasi faktual serta melakukan wawancara penggunaan layanan.
“Ombudsman RI melakukan penilaian publik Pemkab Buteng terdiri Dinas PMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan yang diwakili Puskesmas Gu dan Puskesmas Lakudo,” terang Aris Mahmud.
Kemudian terkait rincian penilaian OPD ini, sambung Aris Mahmud, akan di serahkan oleh Ombudsman Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan digelar pada bukan Desember tahun ini, dengan mengundang Kabupaten/Kota untuk menerima hasil penilaiannya.
Masih kata Aris Mahmud, atas penilaian Ombudsman RI ini, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Buteng, yang semula masuk dalam kategori C (Zona Kuning) dan saat ini naik menjadi kategori B (Zona Hijau). Hal ini tentunya akan menjadi motivasi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Penilaian Ombudsman RI atas kinerja yang telah dicapai ini, merupakan motivasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik lebih baik kepada masyarakat di Kabupaten Buton Tengah,” tandas Aris Mahmud.
Untuk diketahui, acara Penganugerahan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 ini, merupakan bentuk apresiasi Ombudsman RI kepada lembaga ditingkat Kementerian, lembaga non Pemerintahan serta Pemerintah Daerah, baik daerah tingkat Provinsi dan daerah tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Melalui Penganugerahan ini, diharapkan dapat menjadi dorongan bagi penyelenggaraan layanan publik, untuk selalu meningkatkan pelayanannya dan menjadi kebanggaan bagi penyelenggara yang telah melakukan peningkatan pelayanan.
Berdasarkan keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan hasil penilaian tahun 2021-2024, terjadi peningkatan mutu pelayanan yang signifikan dengan jumlah penyelenggara Zona Hijau naik dari 179 menjadi 494 tahun 2024. (Advertorial)
Laporan : Hari Sabar
